PUSKAPOL REFERENCE ROOM


Quick Search :

Title Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-undang Bidang Sektoral
Edition -
Call Number 320.4049 UNI p
ISBN/ISSN -
Author(s) Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum. Pusat Studi Kebijakan Hukum Pusat & Daerah
Subject(s) Pemerintahan Pusat dan Daerah - Pola Hubungan
Pembangunan Hukum
Classification 320.4049
Series Title
GMD Penelitian
Language Indonesia
Publisher Universitas Sriwijaya
Publishing Year 2009
Publishing Place Palembang
Collation x, 172 hal. ; 21 cm
Abstract/Notes Daftar Isi


BAB I PENDAHULUAN (1)

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS (8)
- Urgensi Pemerintah Daerah
- Otonomi Daerah dan Desentralisasi
- Pembangunan Hukum
- Perubahan Masyarakat dan Perubahan Hukum
- Politik Hukum
- Aspek Teoritis Peraturan Perundang-undangan

BAB III ANALISIS ATURAN HUKUM SEKTOR PERTANAHAN (31)
- Quo Vadis Ideologi Populis Agraria
- Tanah Menjadi Komoditas dan Sarat Sengketa
- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Politik Agraria dan Landasan Konstitusional Pengelolaan Tanah
- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Politik Agraria dan Landasan Konstitusional Pengelolaan Tanah
- Desentralisasi atau Sentralisasi Urusan Bidang Pertanahan
- Hakikat Ketentuan Pasal 33 UUD 1945
- Konflik Aturan Hukum Sektor Pertanahan Terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

BAB IV ANALISIS ATURAN HUKUM SEKTOR KESEHATAN (95)
- Aturan Hukum Sektor Pertanahan
- Konflik Aturan Hukum Sektor Kesehatan
- Isu Hukum Aktual dalam Konflik Aturan Hukum Sektor Kesehatan
- Asas-asas Hukum yang Mendasari Fungsi dan Wewenang Pemerintah dalam Otonomi Daerah Sektor Kesehatan
- Pembagian Fungsi dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah Sektor Kesehatan
- Penjabaran Fungsi dan Wewenang Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dalam Peraturan Daerah
...

BAB V ANALISIS ATURAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN (136)
- Sektor Kelautan Aset yang Melimpah
- Wilayah Pesisir yang tak Terpisahkan
- Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Laut Oleh Daerah
- Penegakan Hukum dan Kebijakan Sektor Kelautan Multi Dimensi

BAB VI ANALISIS ATURAN HUKUM HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH (143)
- Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Konflik Aturan Hukum dan Disharmoni Tata Kelola Sektor Keuangan Pusat dan Daerah
- Isu Mendasar dan Aktual dalam Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah
- Langkah Penyempurnaan Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

BAB VII PROBLEM DAN LANDASAN PIJAK PENATAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DAN PERAN MASYARAKAT ADAT (153)
- Pembagian Wewenang yang Timpang antara Pusat dan Daerah
- Masyarakat Adat Beserta Hak Komunalnya dalam Perspektif Desentralisasi
- Titik Tolak Penyelarasan Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi yang Luas

BAB VIII PENUTUP (162)
- Umum
- Khusus

DAFTAR PUSTAKA
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous




Select Language

Advanced Search

Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :

License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.


Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009


Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS